Uji Kompetensi BAB 5

Kelompok 2.

Anggota:         - Aufa Millatul Haqq
- Hilda Oktaviana
- M. Esan W. R.
- Tatag Nasrul A.

1.       1. Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary danrechspraak dalam bahasa Belanda yang meksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.
2.  Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

2.        

PERBEDAAN DALAM DASAR BERLAKUNYA HUKUM DI INDONESIA
HUKUM PERDATA	HUKUM PIDANA
Yang menjadi dasar berlakunya BW di Indonesia adalah pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 , yang berbunyi : “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”	Asas berlakunya hukum pidana adalah asas legalitas pasal 1(1) KUHPidana Yaitu yang berbunyi: 1.           Sesuatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentungan perundang-undangan pidana yang telah ada 2.           Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya

3.       - Pengadilan Militer II-08 Jakarta
- Pengadilan Militer II-09 Bandung
- Pengadilan Militer III-12 Surabaya
- Pengadilan Militer III-13 Madiun

4.       Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

5.       1.   Mahkamah Agung (MA)
(-)   Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU,dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh UU.
(-)   Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
(-)   Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

2.   Mahkamah Konstitusi (MK)
(-)   Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan kepada UUD 1945, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan hasil Pemilihan Umum.
(-)   Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

BAB 3 PKN

LATIHAN 1

A.     1. b         6.   a

 2. a         7.   a

 3. b         8.   d

 4. e         9.   b

 5. c         10. c

B.      1. Nicolo Machiavelli  mengemukakan bentuk negara itu ada dua, yaitu monarki dan republik, sedangkan menut Leon Duguit bentuk negara yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli  tidak tepat, karena yang dimaksud bentuk negara adalah negara kesatuan, negara serikat, dan perserikatan negara-negara.

 2. a) Adanya supremasi konstitusi federasi
     b) Adanya Pemencaran kekuasaan antara negara serikat dan negara bagian
     c) Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dan negara bagian.

 3. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu, pemerintah daerah tidah mempunyai wewenang tertinggi dalam pemerintahan, wewenang tertinggi tetap di pegang oleh pemerintah pusat.

 4. a) Pembangunan daerah akam berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri.
     b) Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat
     c) Penghematan biaya karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

 5. Merupakan tujuan negara indonesia

LATIHAN 2

A.      1. b

 2. d

 3. e

 4. d

 5. a

B.      1.  - Monarki adalah bentuk pemerintahan yang penguasaannya satu orang  dan ditujukan untuk kepentingan umum.

           -   Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh satu orang dan ditujukan untuk kepentingan diri raja.

           Jadi, Monarki untuk kepentingan umum, sedangkan Tirani untuk kepentingan diri raja.

2.  a) Aristrokrasi              d) Demokrasi
     b) Timokrasi                 e) Tirani
     c) Oligarki

3. Republik Absolut adalah pemerintahan yang sewang-wenang

4. Menurut Polybios pemerintahan suatu negara merupakan sebuah siklus.

5. Pemerintahan Republik Konstitusional yaitu kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh suatu undang-undang dasar.

LATIHAN 3

A.      1. e         6.   b

 2. c         7.   d

 3. c         8.   a

 4. a         9.   c

 5. d        10. a

B.      1.Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sebuah sistem untuk menjaga kestabilan dan tingkah laku semua kaum.

 2. a) adanya pemisahan kekuasaan
     b) Eksekutif tidak bisa membubarkan parlemen
     c)  Tidak ada tanggung jawab yang berbalas antara presiden dan kabinet karena seluruh tanggung jawab tertuju kepada presiden

    d) Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

 3. a) Pembuatan keputusan memerlukan waktu lama
     b) Pembuatan keputusan publik biasanya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga keputusan menjadi tidak tegas.
     c) Sistem pertanggungjawaban tidak jelas.
     d) Kekuasaan eksekutif di luar kekuasaan legislatif yang dapat mengakibatkan kekuasaan mutlak.

 4. a) Bentuk pemerintahan adalah republik dan sistem pemerintahan adalah presidensial
     b) Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
     c)  Menteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

 5. Berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

LATIHAN 4

A.      1. d         6.   b

 2. d         7.   c

 3. c         8.   d

 4. e         9.   a

 5. b         10. B

B.      1. - Kedaulatan ke dalam yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mengatur fungsi-fungsi  negara ke dalam.
    - Kedudukan ke luar yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara  keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa yang hendaknya dihormati oleh bangsa dan negara lain.

2. a) Permanen artinya walaupun lembaga yang memgang kedaulatan itu berganti
    b) Absolut artinya didalam kekuasaan kita tidak ada yang lebih tinggi lagi dari pada kekuasaan  negara
    c) Tidak berbagi-bagi artinya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dari negara tetap tidak dapat  dibagi-bagi.
    d) tidak terbatas artinya kedaulatan dari negara itu meliputi setiap orang dan setiap golongan orang  yang berada dalam negara, tanpa ada kecualinya.

 3. Teori kedaulatan hukum ialah hukum merupakan sesuatu yang berdaulat, pemerintahan  memperoleh kekuasaan bukan dari negara atau raja, melainkan kekuasaan itu berdasarkan hukum.

 4. Menurut  Notonegoro demokrasi pancasila ialah nilai-nilai yang terdapat pada pancasila,  sedangkan mnurut Dardji Darmodiharjo demokrasi pancasila ialah sesuatu yang menganut pada nilai  undang-undang dasar.

 5. Sifat memaksa yaitu, negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal  agar peraturan  perundang-undangan ditaati sehingga penertiban masyarakat tercapai.

Ulangan Harian

A.   1. a                         11. a                       21. a                      31. b

2. a                         12. b                      22. b                      32. c

3.                            13. c                      23. b                      33. a

4. e                         14. a                      24. c                      34. d

5. a                         15. e                      25. d                      35. b

6. e                         16. d                      26. e                      36. c

7.                            17. c                      27. b                      37. c

8. a                         18. c                      28. b                      38. e

9. b                         19. a                      29. a                      39. b

10.                          20. a                      30. b                      40. e

B.     1. a) Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri.
          b) Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri
          c) Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar
          d) Pertisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat
          e) Penghematan biaya karena sebagian di tanggung sendiri oleh daerah

 2. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu, negara yang semua urusan kenegaraannya diatur, digerakkan, dan dikendalikan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan hak mengatur sendiri   pada  pemerintahan daerah.

 3. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang (bangsawan) dan  dijalankan untuk kepentingan umum.

    Oligarski adalah bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk kepentingan  pribadi masing-masing

 4. Republik konstitusional, kekuasaan presiden secar mutlak dan dubatasi oleh undang-undang dasar.  Sedangkan Repulik Parlementer kekuasaan presiden harus dipertanggungjawabkan kepada DPR.

 5. a) Dikepalai oleh seorang Presidensebagai kepala pemerintahan selagus sebagai kepala negara.
     b) Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat

     c) Presiden memiliki hak preeogratif (hak istimewa)
     d) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab pada presiden
     e) Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif

 6. a) Kepala negara dan kepala pemerintahan di jabat oleh presiden
     b) Masa jabatan eksekutif ditentukan masa berlakunya.
     c) Eksekutif tidak dapat dibubarkan
     d) Pemilihan eksekutif dilakukan secara langsung oleh rakyat
     e) Presiden mendapatkan hukuman pemakzulan

 7. Pasal 9 ayat (1) UUD Negara RI th.1945 “. . . memegang teguh undang-undang dasar dan  menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. . .”

 8. Asan demokrasi ialah suatu pokok-pokok yang menjadi panutan terhadap suatu sistem  pemerintahan yang dapat menciptaan keselarasan.

 9. Karena Indonesia menganut sistem demokrasi, rakyat mempunyai hak yang sama untuk  menentukan dirinya sendiri.

 10. Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum.

Latihan 4 - UH

LATIHAN SOAL PKN

Latihan 4 hal 27
A.            

           1.      E                 6.  D

           2.      E                 7.  A

           3.      E                 8.  D

           4.      C                 9.  E

           5.      A               10.  A

B.        

1.    a) Upaya Pencegahan (preventif)
b) Upaya Penindakan (reprsif)

2.    - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
- Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
- Kementrian Hukum
- Kementrian Hak Asasi Manusia

3.    Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
Tugas : KPAI bertugas melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan  yang  berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, KPAI juga menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak berwenang.

4.    a) Penegakkan HAM secara Preventif: Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran HAM.
b) Penegakkan HAM secara Represif: Dilakukan pemerintah setelah pelanggaran HAM terjadi.

5.    a) Menerima pengaduan dari korban pelanggaran HAM
b) Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan
c) Melakukan pencarian data, informasi, dan fakta, atas peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM.

Latihan 5 hal 31

A.       

1.      A.                     6. E

2.      C.                     7. C

3.      D.                     8. A

4.      C.                     9. E

5.      E.                     10. E

B.       

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Ulangan Harian hal 35

A.

1.      B.                    16.  A

2.      C.                    17.  C 

3.      C.                    18. 

4.      C.                    19. 

5.      E.                    20.  C

6.      D.                    21.  B

7.      B.                    22.  E

8.      A.                    23.  E

9.      E.                    24.  B

10.  B.                    25. 

11.                         26.  A

12.  D.                    27.  D

13.  E.                    28.  C

14.  B.                    29. 

15.  E.                    30. E

B.

1.    Menurut Meriam Budiardjo, Hak Asasi Manusia adalah hak manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat.

2.         Istilah HAM pertama kali muncul pada tahun 1948

3.   Istilah The Right of man kurang tepat karena hanya mencangkup hak pria saja, dan belum mencangkup hak wanita. Maka istilah tersebut di ganti dengan istilah Human Rights.

4.         Korupsi, antiterorisme, serta penanganan pelanggaran terhadap HAM.

5.         a) Pemahaman HAM yang masih terbatas
b) Keterbelakangan
c) Kemiskinan
d) Kurangnya pengalaman mengenai HAM

6.         Tujuan didirikannya KOMNAS HAM untuk melindungi masyarakat yang diperlakukan kurang baik, dan melanggar Hak Asasi Manusia.

7.         Hak Asasi Politik: Hak setiap individu dalam bidang politik
 - contoh : Hak Berorganisasi

Hak Asasi Ekonomi: Hak Asasi dalam bidang Hukum
- contoh : Hak mendapatkan perlakuan sama dalam hukum dan pemerintahan

8.      Penyidikan: Mencari serta mengumpulkan bukti tentang pelanggaran hukum yang terjadi dan menentukan tersangka.

9.      Apabila kita sewena-wena maka kita sama dengan tidak menghargai Hak Asasi Manusia (orang lain) , dan kita akan mendapat tindakan hukum

10.   a) Penganiayaan terhadap TKI/TKW

                b) Tidak digajinya TKI
                c) Kasus Bom Bali

Jawaban Latihan Soal PKN

JAWABAN Lks PKN
Anggota Kelompok :

• Halizha Nidya Sultana        (09)   hanienha2014@gmail.com
• Hilda oktaviana                  (10)   hilda.okta1998@gmail.com
• Muhammad Esan W. R.     (13)   esanwahyu99@gmail.com
• Seandi Briantama               (19)   seandi839@gmail.com

Latihan 1.

A.  1. B         6. D

2. B         7. A

3. D         8. E

4. E         9. B

5. A        10. C

B.   1.   Menurut John Locke, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.   - Hak Asasi Pribadi adalah Hak yang dimiliki setiap individu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan.

      - Contoh : a. Hak untuk menganut agama
                          b. Hak untuk bergerak, berpergian.
3.   Hak asasi ekonomi.
4.   Pelanggaran hak individu dan hak ekonomi.
5.   Dengan mengadakan perjanjian kesepakatan ulang tanpa merugikan satu dengan yang lain.

Latihan 2.

A.  1. A         6. D

2. B         7. D

3. D         8. B

4. A         9. E

5. A        10. E

B.  1.  - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999.
          - Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998.
          - Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.
          - Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.
      2. Pengaturan HAM dalam hukum tertulis diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran terhadap penghormatan dan penegakkan HAM baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.

Latihan 3.

A.        1. E      6. A

       2. C      7. E

       3. B      8. E

       4. A      9. E

       5. C      10. C

B.      1. - Timor Timur pascajajak pendapat (agresi tni dan milisi)

          - Penyerbuan kantor PDI sebagai bentuk intervensi negara terhadap pdi di bawah pimpinan megawati tgl 27 Juli 1996

          - Penembakan aparat terhadap mahasiswa trisakti yg sedang berdemonstrasi(th 1998)

      2. Karena kasus trisakti dan kasus timor timur termasuk kedalam pelanggaran ham berat

      3. Pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad Hoc

      4. pengertian : perbuatan seseorang atau kelompok orang baik disengaja maupun tidak disengaja mencabut hak asasi manusia atas orang lain

                  contoh: a. Peristiwa tanjung priok 

                b. Dom di Aceh 

                c. Penembakan mahasiswa trisakti

5. karena hanya pelanggaran ham berat yang dapat disidangkan di pengadilan ham

Tugas Soal PKN

Soal PKN “Hak Asasi Manusia”

1.       Hak Asasi Manusia pertama kali muncul pada tahun . . . .

A.      1988                                       D.   1848

B.      1999                                       E.    1948

C.      1958

2.       John Locke, filsuf yang berasal dari mana . . . .

A.      Inggris                                  D.  Perancis

B.      Yunani                                  E.   Roma

C.      Italia                     

3.       HAM mempunyai sifat tertentu, kecuali . . . .

A.      Bebas                                    D.  Hakiki

B.      Universal                             E.   Permanen

C.      Utuh     

4.       Hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain, adalah pengertian dari . . . .

A.      Universal                             D.  Permanen

B.      Hakiki                                    E.  Hak Lekat

C.      Utuh

5.       Di bawah ini adalah macam-macam hak asasi manusia, kecuali . . . .

A.      Political Right                     D.  Property Right

B.      Social Culture Right         E.  Human Right

C.      Personal Right

6.       “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).” Adalah ketetapan dari . . . .

A.      The Finding Fathers        D.  The Found Fathers

B.      The Founding Futhers    E.  The Founding Fathers

C.      The Fathers  Founding

7.       Yang merupakan Hak asasi ekonomi antara lain, kecuali . . . .

A.      Hak melakukan kegiatan jual beli

B.      Hak mengadakan perjanjian kontrak

C.      Hak memilih sesuatu

D.      Hak mendapatkan pendidikan

E.       Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

8.       Pada pasal berapakah hak mendapatkan pengajaran ditulis . . . .

A.      Pasal 27                                D.  Pasal 34

B.      Pasal 31                                E.   Pasal 33

C.      Pasal 32

9.       Pada pasal 11 menjelaskan tentang . . . .

A.      Hak  untuk tidak dianiaya

B.      Hak atas kebebasan berpikir dan beragama

C.      Hak kebebasan berkumpul

D.      Hak mendapatkan proses hukum

E.       Hak mempertahankan negara

10.   Komnas perempuan didirikan kapan . . . .

A.      15 Oktober 1999               D.  05 November 1998

B.      15 Oktober 1998               E.   15 Desember 1999

C.      10 Oktober 1998

11.   “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.” Merupakan bunyi dari pasal . . . .

A.      Pasal 27 ayat (3)                D.  Pasal 27 ayat (2)

B.      Pasal 27 ayat (1)                E.  Pasal 31

C.      Pasal 29 ayat (2)

12.   Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2004 mengatur tentang . . . .

A.      Pengesahan hak-hak anak

B.      Perlindungan anak

C.      Pengadilan HAM

D.      Hak Asasi Manusia

E.       Komisi kebenaran dan rekonsiliasi

13.   Dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM mencangkup dibawah ini, kecuali . . . .

A.      Hak untuk hidup               D. Hak memperoleh keadilan

B.      Hak pria                               E. Hak atas rasa aman

C.      Hak wanita

14.   Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 mengatur tentang . . . .

A.      Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap wanita

B.      Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

C.      Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc

D.      Komnas HAM

E.       Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia

15.   Pada tahun 1974, sebelah pendemo terbunuh, orang-orang yang dianggap aktor peristiwa tersebut diadili. Terjadi pada . . . .

A.      Periistiwa Malaria                            D.  Peristiwa 1974

B.      Peristiwa Matahari                          E.  Peristiwa Tanjung Priok

C.      Peristiwa Malari

16.   Peristiwa tanjung priok terjadi pada tahun . . . .

A.      1790                                       D. 1985

B.      1984                                       E. 1994

C.      1965

17.   Berdasarkan . . . . terdapat dua mekanisme pengadilan. Yaitu pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad. Hoc.

A.      UU No. 36 tahun 2000                    D. UU No. 26 tahun 2000

B.      UU No. 26 tahun 2001                    E.  UU No. 16 tahun 2000

C.      UU No. 25 tahun 2000

18.   Penembakan aparat terhadap mahasiswa Tri Sakti yang sedang berdemonstrasi (Th. 1998), diselidiki oleh . . . .

A.      Pengadilan koneksitas                   D.  Pengadilan militer bagi pelaku lapangan

B.      Pengadilan HAM Jakarta               E.  Pengadilan Tinggi

C.      Pengadilan HAM Ad Hoc

19.   Dalam pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 terdapat tiga hak yaitu . . . .

A.      Hak restitusi, hak rehabilitasi, dan hak kompensasi

B.      Hak restitusi, hak kontruksi, hak kompensasi

C.      Hak kompensasi, hak rehabilitasi, hak kontruksi

D.      Hak Kontruksi, hak rehabilitasi, hak restitusi

E.       Hak restitusi, hak imitasi, hak kontruksi

20.   Pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, dan hak-hak lainnya disebut . . . .

A.      Restitusi

B.      Konstitusi

C.      Kompensasi

D.      Revolusi

E.       Rehabilitasi