SOAL BAB 5
1.
Penegakan hukum di Indonesia saat ini dibutuhkan
tidak hanya untuk membuktikan bahwa....
a.
Pemerintah peduli
terhadap penegakan hukum, dan menciptakan kepastian hukum di segala bidang.
b.
Pemerintah mengabaikan masyarakat
c.
Pemerintah kurang peduli terhadap masyarakat
d.
Pemerintah tidak mau tau kepentingan masyarakat
e.
Pemerintah hanya menmentingkan kepentingan
negara
2.
Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang
dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan
kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang
kemerdekaan. Merupakan pendapat dari....
a.
Immanuel Kant
b.
Leon
Duguit
c.
E.M.
Meyers
d.
S.M.
Amin
e.
J.C.T.
Simorangkir
3.
Pernyataan mengenai hukum yang paling tepat menurut pendapat
a.
Immanuel
Kant
b.
Leon
Duguit
c.
E.M. Meyers
d.
S.M.
Amin
e.
J.C.T. Simorangkir
4.
Perlakuan
terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
Adalah pengertian dari..
a.
Keadilan
Komutatif
b.
Keadilan
Distributif
c.
Keadilan
Kodrat Alam
d.
Keadilan
Konvensional
e.
Keadilan
Perbaikan
5.
Teori Keadilan menurut Plato ada dua, yaitu..
a.
Keadilan Sejahtera dan Komutatif
b.
Keadilan Komutatif dan Distributif
c.
Keadilan Moral dan
Prosedural
d.
Keadilan Kodrat alam dan Konvensional
e.
Keadilan Konvensional dan Perbaikan
6.
Suatu
perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan
perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya. Adalah pengertian dari keadilan....
a.
Komutatif
b.
Sejahtera
c.
Moral
d.
Distributif
e.
Kodrat alam
7.
Apa bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)....
a.
“Negara Indonesia
adalah Negara Hukum”
b.
“Negara Indonesia adalah Negara Republik”
c.
“Negara Indonesia adalah Negara Demokratis”
d.
“Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan”
e.
“Negara Indonesia adalah Negara Serikat”
8.
UU yang mengatur tentang Pemilihan Umum
ialah.....
a.
UU Nomor 8 Tahun 2012
b.
UU Nomor
9 Tahun 2012
c.
UU Nomor
8 Tahun 2014
d.
UU Nomor
18 Tahun 2012
e.
UU Nomor
13 Tahun 2011
9.
UU Nomor 2 Tahun 2011, mengatur tentang...
a.
Pemilihan
Umum
b.
Partai Politik
c.
Keadilan Umum
d.
Keadilan Politik
e.
Keadilan Hukum
10.
Berdasarkan sumber hukumnya dapat dibagi sebagai
berikut, kecuali....
a.
Undang-Undang
b.
Kebiasaan
c.
Traktat
d.
Yurisprudensi
e.
Adat
11.
Hukum
yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang
hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Ialah pengertian dari
a.
Hukum
Material
b.
Hukum
Verbal
c.
Hukum
Formal
d.
Hukum
internasional
e.
Hukum Adat
12.
Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi
menjadi....
a.
Hukum Tertulis dan tidak
tertulis
b.
Hukum Privat dan publik
c.
Hukum Objektiv dan subjektiv
d.
Hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa
e.
Hukum Material dan Formal
13.
Perjanjian yang dibuat
oleh dua negara. Traktat ini sifatnya tertutup karena hanya melibatkan dua
negara yang berkepentingan. Misalnya, perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara
Indonesia dan RRC. Ialah Pengertian dari Traktat.....
a.
Multirateral
b.
Bilateral
c.
Formal
d.
Verbal
e.
Objektiv
14.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat…
a.
Tuntas
b.
Final
c.
Selesai
d.
Finish
e.
Mutlak
15.
Sengketa yang berkaitan dengan thalaq (perceraian),
waris, pernikahan, dan sebagainya. Termasuk dalam lingkungan peradilan....
a.
Peradilan tata usaha Negara
b.
Peradilan Hukum
c.
Peradilan Agama
d.
Peradilan militer
e.
Peradilan Dasar
16.
Peradilan khusus dibawah ini meliputi,
kecuali....
a.
Peradilan tata usaha Negara
b.
Peradilan Tinggi Agama
c.
Peradilan Agama
d.
Peradilan militer
e.
Peradilan Hukum
17.
Dalam teorinya,
Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil.
Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai
berikut. Kecuali....
a.
Keadilan
Komutatif
b.
Keadilan Hukum
c.
Keadilan Distributif
d.
Kedilan Kodrat alam
e.
Keadilan Konvensional
18.
Kewenangan
Mahkamah Konstitus ialah, kecuali....
a.
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.
Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
c.
Memutus pembubaran partai politik.
d.
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.
e.
Memberhentikan Persiden.
19.
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 mengatur tentang....
a.
Peradilan
Agama
b.
Peradilan
Militer
c.
Peradilan
Umum
d.
Peradilan
Tata Usaha
e.
Mahkamah
Agung
20.
Sistem civil law merupakan kumpulan ……. dan peraturan (kodifikasi) yang menjadi
pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Isi dari
titik-titik tersebut adalah…
a.
Surat
Berharga
b.
Surat
Peraturan
c.
UU
d.
UUD
e.
Sipil
Tidak ada komentar:
Posting Komentar