Soal-soal Evaluasi LKS

LKS Hal 46
SOAL EVALUASI

a.    Bagaimana bentuk demokrasi Indonesia periode 1945-1959? Jelaskan!

b.    Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi pancasila!

c.    Bagaimana konsep awal dari demokrasi terpimpin?

KUNCI JAWABAN

1. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer ( demokrasi liberal ). Hal ini dipengaruhi adanya perubahan sistem pemerintahan Indonsia dari Presidensil menjadi Parlementer.
2. Prinsip Demokrasi Pancasila

a.    Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b.    Keseimbangan antara hak dan kewajiban

c.    Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

d.    Mewujudkan rasa keadilan sosial

e.    Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat

f.     Mengutamakan persatuan nasionala dan kekeluargaan

g.    Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional

3. Konsep awal demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi oleh Presiden Soekarno konsep demokrasi terpimpin ditafsirka lain yaitu terpimpin oleh Presiden Soekarno sendiri

LKS Hal 51
SOAL EVALUASI

1.    Sebutkan lima sikap yang mencerminkan prinsip demokrasi!

2.    Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan keluarga!

3.    Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan Sekolah!

4.    Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi dalam lingkungan Masyarakat!

KUNCI JAWABAN

1.    Sikap yang mencerminkan perilaku prinsip demokrasi:

a.    Menjunjung tinggi persamaan

b.    Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

c.    Membudayakan sikap bijak dan adil

d.    Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan

e.    Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional

2.    Keluarga

Ø Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah

Ø Saling menghormati pendapat anggota dalam keluarga

Ø Membiasakan bekerja sama membersihkan rumah

Ø Orang tua memberikan uang saku kepada anaknya secara adil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari

3.    Sekolah

Ø Ikut serta dalam kegiatan organisasi sekolah, seperti OSIS, PMR dan Pramuka

Ø Mendengarkan penjelasan guru dan teman di kelas

Ø Mematuhi tata tertib di sekolah

Ø Menghormati pendapat teman dalam diskusi kelas

4.    Masyarakat

Ø Melaksanakan hasil keputusan musyawarah RT atau desa

Ø Ikut serta dalam kegiatan karang taruna

Ø Ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa

LKS Hal 57
Soal Evaluasi :

1.    Jelaskan mengapa keterbukaan itu perlu?

2.    Jelaskan pengertian keterbukaan menurut pendapat aristoteles!

3.    Sebutkan ciri-ciri keterbukaan!

4.    Uraikan prasyarat yang dibutuhkan terwujudnya pemerintah yang transparan!

5.    Jelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan!

Kunci Jawaban :

1.     Agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka/transparan. Artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi sembunyio dan rahasia, melainkan segala sesuatunya (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) bisa diketahui oleh publik.Lebih dari itu rakyat berhak atas berbagai informasi faktual yang memadai mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah.

2.     Macam-macam keadilan menurut Aristoteles:

a) Keadilan Distributif

    Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannnya

b) Keadilan Komutatif

    Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

c) Keadilan Kodrat Alam

    Perbuatan yang memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

d) Keadilan Konvensional

    Perbuatan apabilah seorang warga negara telah mentaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

3.     Pemerintah yang terbuka memiliki empat ciri:

a.    Pemerintah menyediakan berbagai informatikan faktualmengenai kebijakan-  kebijakan yang akan dan sudah dibuat.

b.    Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.

c.    terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers.

d.    adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah.

4.     Prasyarat terwujudnya pemerintahan yang transparan:

a. Kontrol internal penyelenggara negara berupa penanaman keimanan yang berdimensi akhlak atau moral individupenyelenggara negara.

b.    Perbaikan kontrol masyarakat

c.    Perbaikan budaya yang kondusif, dengan cara memperbaiki budaya yang sudah rusak

d.   Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraa negara.

5.     Keterbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Sedangkan keadilan adalah hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia.keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memeperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

LKS Hal 66

SOAL EVALUASI

1.  Jelaskan dengan singkat pengertian transparansi!

2.  Jelaskan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan!

3.  Sebutkan faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan!

KUNCI JAWABAN

1.    Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelolah manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang.

2.    Pemerintahan yang tidak transparan adalah pnyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tertutup dari pihak lain diluar pemerintah, terutama rakyat. Tertutup dalam pengertian ini adalah tidak dapat ditembus, dideteksi dan dikontrol oleh rakyat yang diperintah.Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, mengakibatkan pembangunan tidak merata dan keadilan tidak tercapai.

3.    Faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan:

1)     Pengaruh kekuasaan

a)    Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan mehalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politik nya.

b)    Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antar kelompok di masyarakat.

2)     Moralitas

Terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika sehingga di kemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidak adilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

3)     Sosial dan ekonomi

c)  Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekwensi keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang tidak di kelola dengan baik dan adil.

d)   Prilaku ekonomi yang syarat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta berpihak kepada sekelompok pengusaha besar.

4)  Politik dan hukum

e)  Sistim politik yang otoriter sehingga para pemimpinnya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

f)  Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaanya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara di hadapan hukum.